oleh

The Habibie Center Sampaikan Tujuh Rekomendasi Penanggulangan Stunting

loading...
Prof Dr Damayanti (paling kiri), Dr Widya Habibie (paling kanan) bersama
pembicara lain dalam seminar The Habibie Center. ( Foto: istimewa )

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pencegahan stunting adalah agenda besar pemerintah di bidang kesehatan. Tingkat prevalensi stunting sebesar
30,8 persen Indonesia (Riskesdas 2018) menunjukkan perlunya lebih
banyak upaya efektif yang dilakukan guna menanggulangi masalah tersebut.
Dikutip dari Beritasatu, Kamis (14/11/2019),. Dalam diskusi Demokratisasi
dan Kesehatan Masyarakat: Tantangan Penanggulangan Masalah Gizi Anak
Nasional yang digelar The Habibie Center memberi rekomendasi kepada
pemerintah agar melakukan implementasi terobosan kebijakan untuk atasi stunting. 
Dr. drg. Widya Leksmanawati Habibie, M.M., Associate Fellow di The Habibie Center mengatakan bahwa tingginya angka stunting adalah
cerminan ketidaksetaraan sosial dan hal ini berkaitan erat dengan
demokratisasi. Maka dari itu, The Habibie Center menyampaikan 7
rekomendasi terkait penanganan stunting yang terdiri dari:
pertama, penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan di Posyandu, dan
dibutuhkan kelengkapan alat ukur sesuai standar WHO. Kedua, pengesahan
revisi PMK Antropometri Anak untuk deteksi tumbuh kembang balita.
Ketiga, perbaiki buku KIA untuk memperbaiki pola MPASI. Keempat,
Protein Hewani dan pemberian bantuan protein hewani termasuk susu untuk
keluarga dengan balita. Kelima, pelatihan dokter, bidan, ahli gizi dan
kader untuk mendeteksi stunting dengan intervensinya. Keenam, penyediaan PKMK untuk kondisi yang menyebabkan stunting seperti gizi buruk, gizi kurang, gagal tumbuh, alergi, prematur, sampai kelainan metabolik.
“Yang ketujuh adalah meningkatkan anggaran intervensi gizi spesifik
dalam anggaran stunting bukan hanya 30%, tetapi misalnya 50:50,” ujar
Widya.
Dia berharap diskusi multi-sektorial hari ini diharapkan akan mampu
memberikan sumbangsih pemikiran dan kolaborasi lintas pemangku
kepentingan untuk berkomitmen mempercepat pencapaian penurunan angka
prevalensi stunting nasional.
“Adalah tugas kita bersama untuk mengawal implementasi prioritas
alokasi anggaran untuk menyediakan intervensi gizi spesifik, termasuk
suplementasi ini. Dengan anggaran yang efektif, akan semakin banyak anak
yang tertolong dan mendapatkan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang
dengan optimal dan sehat melalui penanganan gizi yang tepat,” tutup Dr.
Widya. 
Lebih lanjut Prof. Dr. dr. Damayanti R. Syarif, SpA. (K) Ketua Pokja
Antropometri Kementerian Kesehatan dan Dokter Spesialis Anak Konsultan
Nutrisi & Penyakit Metabolik, FKUI – RSCM dalam paparannya
menjelaskan, untuk mencegah stunting, diperlukan pemantauan status gizi yang benar, tata laksana rujukan berjenjang hingga intervensi gizi.
“Selain permasalahan asupan nutrisi, kondisi penyakit tertentu dapat meningkatkan resiko stunting karena
dapat memengaruhi peningkatan kebutuhan nutrisi maupun kemampuan anak
menyerap nutrisi yang dikonsumsi. Dalam kondisi seperti ini, anak
membutuhkan intervensi gizi yang memang sudah terbukti dapat memberikan
dampak signifikan terhadap pertumbuhan anak,” jelas Damayanti.
Tim Dokter Anak RSUPN Cipto Mangunkusumo ini  mendorong pemerintah
untuk segera melakukan implementasi kebijakan dan tidak harus terhambat
oleh aturan aturan teknis yang seharusnya bisa segera dikeluarkan.
Sementara itu Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Prof. Dr.
Sofian Effendi mengatakan menjadi kewajiban bersama untuk menjaga apakah
anggaran kesehatan sebesar 5,2 persen dari APBN sebesar Rp 220 Triliun
akan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang baik.
“Kebijakan publik perlu diintervensi dengan semangat demokratisasi,
sehingga implementasi dalam bidang kesehatan sangat diperlukan,” ujar 
Dr. Sofian Effendi.
Ditambahkan, Inti Mudjiati selaku Kasubdit Penanggulangan Gizi
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia menyatakan, pertengahan tahun ini, Kemkes telah mensyahkan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan
Masalah Gizi pada Anak Akibat Penyakit. Permenkes ini mengatur mengenai
Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) yang diprioritaskan
untuk anak dengan resiko tinggi gagal tumbuh seperi gizi kurang, gizi
buruk, prematur, alergi, hingga kelainan metabolik lainnya untuk
mencegah stunting.
“Peraturan ini adalah upaya terobosan pencegahan stunting, dan
membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai sasaran dan pembiayaan
untuk mendorong implementasinya,” ujar Inti Mudjiati. [*]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed