Tim Jokowi Sosialisasikan Putusan MK Kepada Masyarakat di Daerah-daerah Tepis Kecurangan Pilpres 2019

BOGOR-JABAR, SriwijayaAktual.com –  Tim hukum pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ingin menyosialisasikan hasil putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada masyarakat yang masih percaya narasi dengan kecurangan.

Wakil
Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menyatakan pihaknya mengusulkan
langkah tersebut saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana
Kepresidenan Bogor, Senin (1/7/2019) malam.

Arsul belum tahu kapan sosialisasi kepada masyarakat itu akan dilakukan.
Sekretaris Jenderal PPP itu mengaku masih menunggu persetujuan dari
Jokowi untuk memberikan penjelasan agar masyarakat tak termakan narasi
yang keliru.

Arsul mengatakan pihaknya juga harus mempersiapkan
bahan sosialisasi putusan MK tersebut. Menurutnya, bahan sosialisasi
nantinya berisi tentang pertimbangan hukum dalam putusan yang dibacakan
MK pada 27 Juni lalu.

“Kami harus bikin bahannya. Bahan yang mudah. Mungkin dengan kartun, dengan video-video pendek dan lain sebagainya,” ujarnya.

Anggota
Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, I Wayan Sudirta mengatakan sosialisasi putusan
MK kepada masyarakat penting dilakukan untuk menghilangkan anggapan
bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf melakukan kecurangan dalam kontestasi pesta
demokrasi lima tahunan.

“Saya menyampaikan, masih ada suara-suara di luar setelah ada putusan
(MK), tentang kecurangan. Saya usulkan agar kami mensosialisasikan
putusan itu pada masyarakat,” ujar Sudirta.

Sudirta menyatakan
Jokowi menyambut baik usulan sosialisasi putusan MK kepada masyarakat.
Jokowi, kata Sudirta, meminta agar sosialisasi dilakukan di wilayah yang
masyarakat masih meragukan putusan dan bingung atas isu kecurangan
dalam Pilpres.

Ia mencontohkan bahwa kegiatan sosialisasi putusan MK tak perlu dilakukan di Bali lantaran seluruh masyarakat sudah percaya.

“Tapi
di wilayah tertentu, perlu sekali sosialisasi itu ada. Oleh karena itu,
kami ingatkan, Pak Presiden tugas kami di MK selesai, kami bersedia
membantu pemerintah dan presiden untuk masalah bidang hukum, termasuk
sosialisasi putusan MK,” tuturnya. (fra/ain/CNNi)