oleh

*TNI DAN KERANCUAN POLITIK NEGARA*

-Berita-17 views
loading...

*TNI DAN KERANCUAN POLITIK NEGARA*
*Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto*
Ketua Rumah Pancasila
KOLOM PEMBACA-OPINI, SriwijayaAktual.com – Presiden Joko Widodo menegaskan kepada prajurit Tentara Nasional
Indonesi (TNI) agar mendukung kebijakan Politik Negara dan tidak
melakukan politik praktis.

Rupanya ada kegusaran presiden terhadap
TNI. Bukankah di dalam UUD amandemen sudah ada pasal yang mendudukkan
presiden sebagai penguasa tertinggi di TNI?
*UUD AMANDEMEN Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.*

Bukankah dengan kekuasaan tersebut Presiden mempunyai kekuasaan penuh? Presiden juga menegaskan:
*”Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan
negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat,”* kata Presiden
Jokowi saat memberikan pengarahan pada pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim)
TNI 2016, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Menurut Kepala
Negara, rantai komando ditubuh TNI hanya satu. Tegak lurus, loyalitas
dan ketaatan hanya kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.

Sejak amandemen UUD 1945 memang tidak ada kejelasan terhadap Presiden
sebagai Kepala Negara. Indonesia adalah negara hukum. Fungsi Presiden
sebagai Kepala Negara tidak ada satu pasal pun di dalam batang tubuh
amandemen! Tentu ini menjadi tanda tanya besar: apakah ini sebuah
keteledoran para pengamandemen? tentu ini akan berbuntut panjang jika
ada yang mempersoalkan, sebab fungsi Presiden dalam penguasaan TNI
adalah sebagai Kepala Negara. Maka politik yang dijalankan adalah
politik negara. Lagi-lagi kita bertanya-tanya apakah politik negara itu?
Apa dan bagaimana keterukurannya? Apakah TNI bisa membedakan mana
politik negara dan mana yang bukan? Amandemen UUD 1945 tanpa disadari
juga memporak porandakan Politik Negara.
*Politik Negara di
dalam UUD 1945 naskah asli sangat jelas dan terukur dan dituangkan oleh
MPR di dalam GBHN, dan Presiden pun harus menjalankan politik negara
yang tertuang di dalam GBHN. Maka jika Presiden menyimpang dari GBHN,
Presiden bisa dimakzul (diturunkan).*
*Oleh karena Presiden
adalah Mandataris MPR, maka di dalam menjalankan pemerintahannya,
Presiden tidak boleh menjalankan politik nya sendiri maupun politik
kelompoknya. GBHN adalah Politik negara yang sangat terinci dan terukur,
sehingga TNI akan berpedoman kepada GBHN dalam menjalankan tugasnya.
Jelas tugasnya menjalankan dan mengamankan politik Negara, sebab GBHN
adalah sebuah keputusan Negara yang disusun oleh seluruh elemen bangsa.*
*Menjadi sebuah pertanyaan besar sekarang ini: apakah politik negara
itu? Apakah realisasi janji-janji politik Presiden adalah politik
Negara? Apakah keputusan pembangunan infrastruktur dengan model B to B
yang dilakukan BUMN Indonesia dengan BUMN Negara asing adalah poltik
negara? Apakah pertarungan politik di DPR dengan saling menelanjangi
soal Freeport adalah politik negara? Apakah tertawanya Presiden dengan
pelawak di Istana adalah politik negara? Apakah keputusan Menteri ESDM
dengan memberi ijin Freeport untuk eksport konsentrat (walau itu
melanggar UU Minerba) adalah keputusan negara? Dan apakah pungutan ‘dana
ketahanan energi’ di dalam penjualan per liter BBM adalah juga politik
Negara?*
Di mana sebenarnya Politik negara itu ?
Jika kita
buka UU TNI didalan Undang –Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI
pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kalau kita mendalami UU TNI didalam pasal 7 ayat 1 ini maka timbul
sebuah pertanyaan besar bagi kita yang mendalami UUD 1945 , pertanyaan
yang sangat kritis adalah apakah UUD Amandemen masih bisa dikatakan UUD
1945 , mengapa ? sebab secara sistematika sudah berbeda dengan UUD 1945
naskah asli terdiri dari Pembukaan , Batang tubuh , Penjelasan , sedang
UUD Amandemen telah menghilang kan sistem matika nya , juga UUD
amandemen telah berubah 300% dan UUD 1945 naskah asli .
Perubahan pasal 1 ayat 2 adalah perubahan terhadap aliran pemikiran Pancasila
Apakah aliran pemikiran itu ? Sejak perjuangan para pendiri bangsa
telah menyatukan sebuah tekat yang menjadi alat bersama yaitu anti
terhadap Penjajahan, bahkan didalam pembukaan UUD 1945 ditulis dengan
jelas Bahwah Penjajahan Tidak sesuai dengan Perikemanusiaan dan peri
keadilan maka penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan .

Penjajahan
ada karena adanya Imperalisme dan Kolonialisme yang bersumber dari
Kapitalisme Liberalisme semua ini lahir dari Individualisme , rupanya
kita semua tidak memahami apa arti penjajahan itu , maka para pendiri
bangsa ini merancang negeri nya dengan aliran pemikiran anti penjajahan
yaitu Kolektivisme . Kebersamaan . Gotongroyong dan Pancasila sebagai
antitesis dari bentuk penjajahan .

Diamandemen nya Pasal 1 ayat 2
UUD 1945 sesunguh nya merubah aliran pemikiran dari kolektivisme ,
Kebersamaan , Kekeluargaan , Musyawarah Mufakat ,Pancasila dengan sistem
MPR , dirubah menjadi Individualisme , Liberalisme , Kapitalisme ,
Kalah menang , Banyak nyakan suara , kuat-kuatan dengan sistem
Presidenseil .

Marilah kita kutib tesis Prof Noto Negoro didalam
Sidang Senat Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam sponsor pemberian
gelar Doctor Honorriscausa pada Presiden Soekarno …” Daripada asas
politik Negara, bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat”, jang ditentukan
dalam Pembukaan, udjud pelaksanaannja objektif terdapat dalam
Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ajat (1), bahwa Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, dan pasal 1 ajat (2), bahwa kedaulatan rakjat
dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Adapun
tudjuan Negara, tertjantum dalam Pembukaan, jang nasional (“melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta memadjukan kesedjahteraan
umum dan mentjerdaskan kehidupan bangsa”), pendjelmaannya objektif
adalah sebagai di bawah ini.
Pertama-tama terkandung djuga dalam
pendjelmaan daripada asas kerohanian dan asas politik Negara sebagaimana
dimaksudkan di atas, karena kedua asas Negara itu memang dikehendaki
untuk mewujudkan atau mentjapai tudjuan Negara.
Lain daripada itu
terutama untuk tudjuan Negara jang negatif, jaitu keselamatan bangsa dan
Negara atau perdamaian, pendjelmaannja objektif terdapat dalam
Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman (pasal
24 dan 25) dan Bab XII tentang Pertahanan Negara (pasal 30) serta
kekuasaan Presiden dalam pasal 14 untuk memberi grasi, amnesti, abolisi
dan rehabilitasi, dalam pasal 10 atas Angkatan Perag, dalam pasal 11
untuk menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan
Negara lain, dan dalam pasal 12 untuk menjatakan keadaan
bahaja……..

loading...

”NKRI dengan UUD 1945 naskah asli menganut sistem MPR
adalah Sistem sendiri bukan sistem Presidenseil . Banyak yang tidak
mengetahui mengapa pendiri bangsa ini memilih sistem sendiri bukan
sistem Parlementer maupun sistem Presideseil seperti sekarang marilah
kita buka dokumen BPUPKI ,PPKI untuk bisa mengerti mengapa para pendiri
bangsa ini memilih sistem sendiri dalam menentukan sistem bernegara .
……” Pada notulen rapat tanggal 11-15 Juli BPUPK dan rapat PPKI
tanggal 18 Agustus 1945 dapat kita ikuti perkembangan pemikiran tentang
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawartan Rakyat
sebagai penjelmaaan dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki
konfigurasi social, ekonomi dan geografis yang amat kompleks. Karena itu
MPR harus mencakup wakil-wakil rakyat yang dipilih, DPR, wakil-wakil
daerah, serta utusan-utusan golongan dalam masyarakat. Dengan kata lain,
MPR harus merupakan wadah multi-unsur, bukan lembga bi-kameral.


Bentuk MPR sebagai majelis permusyawaratan-perwakilan dipandang lebih
sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih
menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya
keadilan sosial, Bung Hatta menyebutnya sebagai ciri demokrasi
Indonesia. Dalam struktur pemerintahan negara, MPR berkedudukan sebagai
supreme power dan penyelenggara negara yang tertinggi. DPR adalah bagian
dari MPR yang berfungsi sebagai legislative councils atau assembly.
Presiden adalah yang menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif
tertinggi, sebagai mandataris MPR.

Konfigurasi MPR sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para Bapak Bangsa sebagai ciri
khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari keunggulan dan
kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Sistem majelis yang tidak
bi-kameral dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan budaya bangsa
dan lebih mewadahi fungsinya sebaga lwmbaga permusyawaratan perwakilan.
Karena Arsip AG-AK-P yang merupakan sumber otentik tentang sistem
pemerintahan negara baru saja terungkap, mungkin saja Panja MPR, ketika
mengadakan amandemen UUD 1945, tidak memiliki referensi yang jelas
tentang sistem pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Kalau
pemikiran para perancang konstitusi tentang kaidah dasar dan sistem
pemerintahan negara sebagaimana tercatat pada notulen otentik tersebut
dijadikan referensi, saya yakin bangsa Indonesia tidak akan melakukan
penyimpangan konstitusional untuk ketiga kalinya. Susunan pemerintahan
negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat pada suatu Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam pandangan Bung Karno adalah satu-satunya
sistem yang dapat menjamin terlaksananya politiek economische democratie
yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.
Sebagai penjelmaan
rakyat dan merupakan pemegaang supremasi kedaulatan, MPR adalah
penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, “pemegang” kekuasaan
eksekutif dan legislatif. DPR adalah bagian dari MPR yang menjalankan
kekuasaan legislatif sedangkan Presiden adalah mandataris yang bertugas
menjalankan kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan Presiden menyusun
undang-undang. DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti
pada sistem parlementer maupun presidensial. Sistem semi-presidensial
tersebut yang mengandung keunggulan sistem parlementer dan sistem
presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan
kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi.

Berbeda
dengan pemikiran BPUPKI dan PPKI sebagai perancang konstitusi, para
perumus amandemen UUD 1945, karena tidak menggunakan sumber-sumber
otentik, serta merta menetapkan pemerintahan negara Indonesia sebagai
sistem presidensial. Padahal pilihan para founding fathers tidak
dilakukan secara gegabah, tetapi didukung secara empiris oleh penelitian
Riggs di 76 negara Dunia Ketiga, yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan
sistem presidensial sering gagal karena konflik eksekutif – legislatif
kemudian berkembang menjadi constitutional deadlock. Karenanya sistem
presidensial kurang dianjurkan untuk negara baru. Notulen otentik rapat
BPUPKI dan PPKI menunjukkan betapa teliti pertimbangan para Pendiri
Negara dalam menetapkan sistem pemerintahan negara. Pemahaman mereka
terhadap berbagai sistem pemerintahan ternyata sangat mendalam dan
didukung oleh referensi yang luas, mencakup sebagian besar negara-negara
di dunia.

Mungkin penjelasan Prof. Dr. Soepomo pada rapat PPKI
tanggal 18 Agustus 1945, beberapa saat sebelum UUD 1945 disahkan, dapat
memberi kita gambaran tentang sistem pemerintahan khas Indonesia yang
dirumuskan oleh para perancang konstitusi:
“Pokok pikiran untuk
Undang Undang Dasar, untuk susunan negara, ialah begini. Kedaulatan
negara ada ditangan rakyat, sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu
badan yang dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi
Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang memegang
kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi, yang tidak
terbatas kekuasaannya.
Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
memegang kedaulatan rakyat itulah yang menetapkan Undang Undang Dasar,
dan Majelis Permusyawaratan itu yang mengangkat Presiden dan Wakil
Presiden.
Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis
besar haluan negara … Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi
mesti menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan, diperintahkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Disamping Presiden adalah Dewan
Perwakilan Rakyat … badan yang bersama-sama dengan Presiden,
bersetujuan dengan Presiden, membentuk Undang-Undang, jadi suatu badan
legislatif … „
Demikianlah pokok-pokok fikiran para perancang UUD
1945 tentang susunan pemerintahan negara yang dipandang mampu mengatasi
ancaman diktarorial partai pada sistem parlementer atau bahaya “political paralysis “ pada sistem presidensial, apabila presiden
terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang menguasai DPR. Para
penyusun konstitusi menamakannya „Sistem Sendiri“. Ahli politik
menamakannya sistem semi-presidensial. Bahkan Indonesia, menurut
Blondel, pernah menerapkan sistem semipresidensial eksekutif ganda
(semi-presidential dualist model) pada masa-masa awal dengan adanya
Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala
Pemerintahan.

Para perancang konstitusi seperti Prof. Soepomo sudah
mengingatkan kita semua, untuk memahami konsitusi tidak cukup hanya
dibaca dari yang tertulis pada pasal-pasalnya, tapi harus diselami dan
difahami jalan fikiran para perancangnya serta konteks sejarah yang
melingkunginya. Sejalan dengan itu Edwin Meese III mengingatkan,
satu-satunya cara yang legitimate untuk menafsirkan konstitusi adalah
dengan memahami keinginan yang sesungguhnya dari mereka yang merancang
dan mengesahkan hukum dasar tersebut. Nampaknya peringatan-peringatan
tersebut diabaikan ketika amandemen UUD 1945 dilakukan. …..” (Prof.
Dr. Sofian Effendi mantan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor
Indonesia)

Sejak amandemen UUD 1945 dan di gradasi nya MPR menjadi
lembaga tinggi setara dengan lembaga tinggi negara dihilangkan nya GBHN ,
maka politik negara GBHN yang menjadi rujukan semua penyelenggara
negara menjadi hilang ,GBHN merupakan kompas penunjuk arah didalam
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara telah hilang Apakah kita
bisa menjawab atas pertanyaan: Presiden Joko Widodo menegaskan kepada
prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar mendukung kebijakan
politik negara dan tidak melakukan politik praktis.
Memang benar
Politik TNI adalah politik negara pertanyaan nya menjadi tidak sederhana
apakah politik negara yang dimaksud oleh UUD amandemen itu ? siapa yang
membuat politik negara ? Presiden ? DPR ? atau MPR ?

Kalau Politik
neagara adalah Politik Presiden ada dimana klausul itu pada UUD
amandemen ? selanjut nya menjadi pertanyaan besar apakah politik negara
yang menysun Presiden ?atau siapa ?
Sungguh dampak amandemen UUD
akibat dirubah nya aliran pemikiran dan tidak singkron nya dengan
Pembukaan UUD 1945 menjadi sebuah persepsi yang akan kacau balau didalam
ketatanegaraan republik ini. Apakah kita akan berada pada ketidak
pastian ? mari kita semua lebih mendalami apa yang terjadi sesungguh nya
pada bangsa dan negara yang kita cintai ini ,apakah kita akan berada
pada ketidak pastian kekacauan atau kita kembali pada Pancasila dan UUD
1945 naskah asli butuh sebuah keberanian bersama .

Sejak amandemen
UUD 1945 dan diganti nya UUD 2002 dan dengan segala kelicikan maka UUD
2002 masih juga dikatakan UUD 1945 , agar rakyat dan TNI tidak berontak
strategi penipuam ini memang jitu sebab selama 17 tahun reformasi TNI
,POLRI , diam bahkan menikmati keadaan padahal apa yang dijaga nya itu
Pancasila dan UUD 1945 sudah tidak bermakna sejak Pasal 1 ayat2 UUD 1945
diamandemen .

Demokrasi Liberalpun dijalankan , apakah bangsa ini
perna mengalami hal yang demikian ? ya tentu saja perna mengalami bahkan
sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan pada tahun 50
an melanjutkan Free fight liberalism , pertarungan perebutan kekuasaan
dengan Pilsung , Pilkada ,saling jegal, saling caci maki , kampanye
hitam dan terus berlanjut hari ini demokrasi banyak banyakan suara yang
banyak belum tentu baik dan yang banyak belum tentu mengerti itulah yang
terpilih . triliunan rupiah dikucurkan demi memilih yang belum tentu
baik , puluhan Triliunan dikucurkan hanya untuk memilih koruptor mengapa
begitu sudah terbukti 84% kepala daerah tersangkut masalah Korupsi .

Barang kali kita harus membuka sejarah agar tidak tersandung untuk
kedua kali nya dengan batu yang sama pidato Bung Karno perlu kita baca
kembali apa yang di wejangkan nya dan bisa menjadi kaca benggala
berbangsa dan bernegara cuplikan pidato Bung Karno :Jangan
Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Never Leave History)
………”..Cobalah lepaskan pandangan kita lebih jauh lagi ke belakang.
Marilah kita mawas diri sejak saat kita terlepas dari cengkeraman
penjajah Belanda di tahun 1950, yaitu apa yang dinamakan Pengakuan
Kedaulatan – recognition of sovereignty. Betapa hebatnya crucial
period-crucial period yang harus kita lalui selama masa 1950-1959 itu.
Free fight liberalism sedang merajalela; jegal-jegalan ala demokrasi
parlementer adalah hidangan sehari-hari, main krisis kabinet terjadi
seperti dagangan kue, dagangan kacang goreng. Antara 1950 dan 1959 kita
mengalami 17 kali krisis kabinet, yang berarti rata-rata sekali
tiap-tiap delapan bulan.

Pertentangan yang tidak habis-habis antara
pemerintah dan oposisi, pertentangan ideologi antara partai dengan
partai, pertentangan antara golongan dengan golongan. Dan dengan makin
mendekatnya Pemilihan Umum 1955 dan 1956, maka masyarakat dan negara
kita berubah menjadi arena pertarungan politik dan arena adu kekuatan.
Nafsu individualisme dan nafsu egoisme bersimaharajalela, tubuh bangsa
dan rakyat kita laksana merobek-robek dadanya sendiri, bangsa Indonesia
menjadi a nation devided againts itself.

Nafsu hantam kromo, nafsu
serang-menyerang dengan menonjolkan kebenaran sendiri, nafsu
berontak-memberontak melawan pusat, nafsu z.g. demokrasi yang keblinger,
yang membuat bangsa dan rakyat kita remuk-redam dalam semangat,
kocar-kacir berantakan dalam jiwa. Sampai-sampai pada waktu itu aku
berseru: rupanya orang mengira bahwa sesuatu perpecahan di muka
Pemilihan Umum atau di dalam Pemilihan Umum selalu dapat diatasi nanti
sesudah Pemilihan Umum. Hantam kromo saja memainkan sentimen.

Tapi
orang lupa, ada perpecahan yang tidak dapat disembuhkan lagi! Ada
perpecahan yang terus memakan, terus menggerantes, terus membaji dalam
jiwa sesuatu rakyat, sehingga akhirnya memecahbelahkan keutuhan bangsa
samasekali. Celaka, celaka bangsa yang demikian itu! Bertahun-tahun,
kadang-kadang berwindu-windu ia tidak mampu berdiri kembali.
Bertahun-tahun, berwindu-windu ia laksana hendak doodbloeden, kehilangan
darah yang ke luar dari luka-luka tubuhnya sendiri. Karena itu, segenap
jiwa ragaku berseru kepada bangsaku Indonesia: terlepas dari perbedaan
apapun, jagalah persatuan, jagalah kesatuan, jagalah keutuhan! Kita
sekalian adalah makhluk Allah! Dalam menginjak waktu yang akan datang,
kita ini seolah-olah adalah buta.

Ya benar, kita merencanakan, kita
bekerja, kita mengarahkan angan-angan kepada suatu hal di waktu yang
akan datang. Tetapi pada akhimya Tuhan pula yang menentukan. Justru
karena itulah maka bagi kita sekalian adalah satu kewajiban untuk
senantiasa memohon pimpinan kepada Tuhan. Tidak satu manusia berhak
berkata, aku, aku sajalah yang benar, orang lain pasti salah!
Orang yang demikian itu akhimya lupa bahwa hanya Tuhan jualah yang memegang kebenaran!
Demikian kataku di waktu itu.

Berbareng dengan crucial period-nya krisis-krisis kabinet dan krisis
demokrasi itu, kita juga mengalami kerewelan-kerewelan dalam urusan
daerah, kerewelan-kerewelan dalam urusan tentara, mengalami bukan
industrialisasi yang tepat, tetapi industrialisasi tambal sulam zonder
overall-planing yang jitu, mengalami, aduh, Indonesia yang subur loh
jinawi, bukan kecukupan bahan makanan tetapi impor beras terus-menerus,
mengalami bukan membubung-tingginya kebudayaan nasional yang patut
dibangga-banggakan, tetapi gila-gilaannya rock and roll, geger-ributnya
swing dan jazz, kemajnunannya twist dan mamborock, banjirnya literatur
komik.

Contoh-contoh ini adalah cermin daripada menurunnya kesadaran
nasional kita dan menurunnya kekuatan jiwa nasional kita. Apakah
kelemahan jiwa kita itu? Jawabanku pada waktu itu adalah, “kelemahan
jiwa kita ialah bahwa kita kurang percaya kepada diri kita sendiri
sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri,
kurang percaya-mempercayai satu sama lain, padahal kita ini pada asalnya
adalah rakyat gotong royong”.
Demikianlah seruanku pada waktu itu, dan demikianlah pesan seluruh jiwa semangatku menghadapi crucial period waktu itu.

Situasi di bidang ekonomi pun pada waktu itu tidak jauh berbeda.
Warisan ekonomi yang saya terima pada tahun-tahun itu barulah berupa
tindakan pengambil-alihan obyek-obyek ekonomi dari tangan penjajah
Belanda sahaja. Situasi ekonomi yang demikian itu sudah jelas belum
memungkinkan adanya pembangunan. Malahan cita-cita pembangunan kita itu
sahaja pada waktu itu sudah dihadapkan kepada crucial period – nya
pertentangan pandangan dan berlawanannya konsepsi. Berkobarlah
pertentangan daerah melawan pusat dalam soal pembangunan, berkobarlah
rivalitas daerah yang yang satu melawan daerah yang lain. Sebagai usaha
untuk mengatasi hantam-hantamam di bidang ekonomi pembangunan itu,
diselenggarakan di Jakarta sini tempo hari Munas dan Munap. Tetapi
kendatipun demikian, segala usaha ternyata tidak mampu menahan
arus-meluncurnya disintegrasi dan dislokasi perekonomian kita yang
malahan semakin menjadi-jadi.

Pengeluaran uang menjadi terus-menerus
meningkat, antara lain dan teristimewa karena diperlukan untuk operasi
politik, operasi militer, dan operasi administrasi. Biaya yang
meningkat-ningkat ini mengakibatkan inflasi yang sungguh sukar dapat
dibendung. Harga-harga dan tarif-tarif terus menaik, pendapatan dari
para buruh dan pegawai sebaliknya terus-menerus merosot dalam nilainya
karena uang kita semakin kehilangan kekuatan nilai tukarnya. Tibalah
sebagai puncak dalam crucial period-nya ekonomi keuangan itu tindakan
pengguntingan uang, yang ternyata malah menambah hebatnya inflasi dan
menambah beratnya penderitaan dan pengorbanan rakyat….”

Keadaan
sekarang rasa nya sama dengan keadaan Indonesia tahun 50 an , yang
membedahkan saat ini adalah kita menyerahkan kompas kehidupan berbangsa
dan bernegara pada Asing , kita rela melegalkan Kolonialisme ,Kita
amandemen UUD 1945 kita cangkokan amandemen dengan Liberalisme
,Kapitalisme , dan Individualisme , dengan UUD 2002 cangkokan ini
kemudian selanjutkan kita legalkan Kolonialisme Kapitalisme Liberalisme
dengan Puluhan Undang-Undang , bahkan kita sudah tidak lagi bisa
berfikir sehat negara bangsa ini kita bongkar , kita buka blak , agar
asing bisa masuk meraba semua kehidupan berbangsa dan bernegara kita ,
dengan bangga mengatakan adalah era baru , padahal era dengan
penghisapan , Kolonialisme adalah musuh pendiri bangsa ini , kita tidak
lagi mempertimbangkan sejarah , nilai-nilai , bahkan kita kalap
Pancasila kita tengelamkan dan sesungguh nya sejak amandemen UUD 1945
Indonesia sudah dicabut roh nya , Indonesia bukan lagi Indonesia yang di
Proklamasikan , Indonesia bukan lagi yang digambarkan didalam UUD 1945 ,
dan Indonesia bukan lagi Indonesia yang berdasar pada Pancasila .

Indonesia adalah negara dengan dasar Ultra Liberal , maka tidak heran
jika 0,2 % Minoritas China menguasai lahan 70% , ya perkebunan,
tambang-tambang , real estat , Industrial eastat , dan 0,1 persen
menguasai 50% kekayaan Indonesia , apakah ini semua sesuai dengan Tujuan
bernegara ? inilah bukti nyata bahwa negara bangsa ini sudah bukan
Negara Pancasila.

Pertanyaan berikutnya: apakah kita sebagai anak
bangsa akan terus membiarkan keadaan seperti ini? Tentu tidak! Saya
yakin mulai membesar tingkat kesadaran kita sebagai bangsa, dan saya
juga yakin akan ada revolusi besar di negeri ini! Bagaimana dengan Anda?
Sudah sadarkah Anda tentang keadaan bangsa dan negara ini?. [red]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed