oleh

TNI Dibutuhkan Dalam Penumpasan Terorisme di Negara Tercinta Indonesia

-Berita-251 Dilihat

JAKARTA, SriwijayaAktual.com TNI sukses di Poso. Tim 29 Bravo,
Batalyon Raider 515 Kostrad berhasil melumpuhkan Santoso. Dia adalah
sosok teroris paling diburu sejak 8 bulan, tetapi selama itu pula
Kepolisian gagal. Baru, setelah TNI dilibatkan Santoso akhirnya tewas.
Berkat TNI, cerita Santoso berakhir. Meskipun beberapa anggota Abu
Wardah itu masih tersisa.

Untuk itu, keterlibatan TNI sangat
dibutuhkan dalam agenda pemberantasan terorisme di Indonesia. Hal ini
diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian
Indonesia, Edi Hasibuan. Dia mendukung pelibatan TNI.
Menurut Edi,
semua matra TNI punya pasukan khusus. Pasukan tersebut, kata dia, juga
berkualifikasi pemberantasan terorisme dan sangat professional. “TNI
dibutuhkan dalam pemberantasan atau penumpasan  terorisme di Indonesia,” kata Edi dalam
keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (31/7/2016).
Pemerintah, kata
dia, perlu mempertimbangkan dan mengatur batasan yang jelas terkait
wacana melibatkan TNI dalam memberantas terorisme. Caranya, ujar dia
lanjut, merevisi UU Nomor 15/2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.
Lebih lanjut, peran TNI menjadi titik vokal tersendiri
karena termaktub dalam UU Nomor 34/2002 tentang TNI. Ingat, kelompok
teroris juga memiliki kemampuan paramiliter dan penghancuran memakai
bahan peledak rakitan yang daya hancurnya sangat mematikan.
“Polisi
memang butuh dukungan TNI karena lokasinya sangat sulit tapi sifatnya
mendukung polisi,” terang mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional
ini sembari mencontohkan Operasi Tinombala untuk memburu Santoso dan
kawanannya di kawasan hutan Tambarana Kecamatan Poso, pesisir utara
Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Saat itu, tim Alfa 29 dari Kostrad
TNI AD telah membayangi Santoso dan komplotannya di hutan.
Hanya
saja, Edi menuturkan keberadaan unsur TNI dalam pemberantasan jaringan
terorisme harus di bawah kendali Kepolisian Indonesia. Pasalnya, kata
dia, menegakkan hukum, termasuk pada teroris dan jaringannya, yang di
mata hukum dinyatakan tersangka sampai pengadilan menetapkan vonis tetap
merupakan tugas dan kewenangan polisi.
Selain
itu juga, ujar dia menambahkan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam
menegakkan hukum dan operasi yang berkaitan dengan penanganan
terorisme.
Sekadar informasi, elit politisi nasional terbelah dalam dua kubu. Pertama,
kubu yang memandang bahwa pemberantasan teror dan jaringan terorisme
bersandar lebih pada penegakan hukum dan teror dipandang sebagai
pelanggaran pidana semata. Kedua, kubu yang memandang bahwa
pemberantasan teror ini harus melibatkan TNI karena berpotensi
membahayakan kepentingan dan keutuhan negara kesatuan Indonesia. (eriec dieda/Ant/NN/Adm)

Komentar