oleh

TNI Respons Separatis Bersenjata: Papua Diakui Dunia Bagian NKRI

-Berita-285 Dilihat
Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhamad Aidi (Dok Pribadi)

SriwijayaAktual.com – Tiga kelompok separatis bersenjata di Papua menyatakan telah membentuk
Tentara West Papua (West Papuan Army). Mereka menyatakan pembentukan ini
sebagai upaya legitimasi bahwa mereka negara kesatuan militer dan
politik sah sehingga ingin memerdekakan diri dari Indonesia.

Kapendam
XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhamad Aidi menanggapi pernyataan dari
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang merupakan
organisasi payung Tentara West Papua. ULMWP dipimpin Benny Wenda yang
ada di pengasingan.

Aidi menilai Benny tidak paham soal konsep negara. Aidi juga menegaskan, NKRI merupakan wilayah yang terbentang dari ujung barat di Sabang hingga ujung timur di Merauke.

Aidi juga menyatakan Papua merupakan bagian dari NKRI. Dia mengatakan wilayah Indonesia diakui dan dihormati seluruh dunia.

“Papua
sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional dan
disahkan oleh lembaga internasional tertinggi yaitu PBB,” kata Aidi
lewat keterangan pers yang diterima, Kamis (4/7/2019).

Terkait
pembentukan Tentara West Papua, Aidi menyatakan TNI menganggap mereka
sebagai pemberontak. Aidi menegaskan TNI akan menjaga kedaulatan NKRI.

“Siapapun yang mencoba merongrong kedaulatan NKRI, maka akan berhadapan
dengan kekuatan NKRI, bukan hanya TNI tetapi seluruh komponen bangsa
sebagaimana yang tertuang dalam institusi NKRI yaitu UUD 1945 pasal 30
Ayat 1 bahwa ‘Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya bela negara’,” ungkap Aidi.

Aidi juga mengungkapkan soal
pelanggaran hukum yang dilakukan kelompok separatis yang disebut
Organisasi Papua Merdeka (OPM). Banyak masyarakat sipil di Papua menjadi
korban.

Aidi mengatakan kehadiran OPM saat ini kerap menjadi penghalang bagi pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah.

Berikut pernyataan lengkap Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhamad Aidi:

Begini
ya, Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi BW dan kelompoknya harus
paham bahwa untuk membentuk suatu negara tidak cukup hanya mengklaim
sendiri secara sepihak, tapi dibutuhkan unsur pendukung lainnya. Di
antaranya adalah unsur rakyat, wilayah, dan adanya pengakuan dan
legitimasi Internasional.
Faktanya bahwa kedaulatan NKRI
dari Merauke sampai Sabang telah dan masih diakui dan dihormati oleh
seluruh negara di dunia dan telah disahkan oleh lembaga dunia tertinggi
yaitu PBB.
Papua sebagai salah satu bagian dari
kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah melalui
proses referendum yang dikenal dengan PEPERA dan hasilnya telah di
sahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum
PBB tanggal 19 Nopember 1969. Resolusi ini diusulkan oleh 6 negara dan
diterima oleh Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84 setuju, tidak
ada yang menentang dan 30 abstain. Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA
oleh Negara manapun menunjukkan bahwa, PEPERA diterima oleh masyarakat
internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh
masyarakat internasional dan disahkan oleh lembaga internasional
tertinggi yaitu PBB.
Meskipun BW melalui ULMWP dan
pihak-pihak nya tidak mau mengakui hasil PEPERA dan menyatakan PEPERA
cacat hukum, namun nyatanya hingga saat ini Resolusi PBB No.2504 belum
pernah terkoreksi apalagi dicabut. Hingga kini belum ada kekuatan hukum
lain yang lebih tinggi yang menyatakan bahwa Resolusi PBB No. 2504 sudah
tidak berlaku lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Papua sebagai bagian dari
kedaulatan NKRI tak terbantahkan lagi.
BW dan
kelompoknya tidak mau disebut sebagai separatis dan penjahat. Hal ini
tentunya merupakan pernyataan yang kotradiktif, karena tindakannya yang
melakukan perlawanan dan ingin memisahkan diri dari kedaulatan negara
yang sah adalah suatu tindakan separatis dan merupakan kejahatan negara.
Sebagaimana
pengertian separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):
se·pa·ra·tis /séparatis/ n orang (golongan) yg menghendaki pemisahan
diri dr suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan;
se·pa·ra·tis·me /séparatisme/ n paham atau gerakan untuk memisahkan diri
(mendirikan negara sendiri).
Sedangkan menurut pendapat
Ahli Pengertian separatis adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau
dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan
untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara. (Abdul Qadir Djaelani :
2001).
Sejak terbentuknya peradaban manusia hingga
kelak berakhirnya peradaban itu sendiri tidak akan pernah ada suatu
negara berdaulat manapun di dunia yang mentolerir adanya gerakan
separatis atau pemberontakan berlangsung di dalam wilayah kedaulatan
negaranya. Misalnya saja di negara Australia salah satu wilayahnya
bergolak dan minta merdeka, sebut saja contohnya Darwin ingin pisah dari
Australia maka tidak mungkin negara Australia secara sukarela
membiarkan Darwin merdeka pisah dari Australia. Demikian pula halnya di
Indonesia.
Siapapun yang mencoba merongrong kedaulatan
NKRI, maka akan berhadapan dengan kekuatan NKRI, bukan hanya TNI tetapi
seluruh komponen Bangsa sebagaimana yang tertuang dalam institusi NKRI
yaitu UUD 1945 pasal 30 Ayat 1 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya bela negara.” Jadi bila BW dengan KNPB dan
OPM nya masih terus merongrong kedaulatan NKRI, maka akan berhadapan
dengan seluruh warga negara NKRI.
Menyinggung tentang
klaim bahwa BW telah berhasil mempersatukan kekuatan dan membentuk
tentara baru, bagi TNI hal tersebut tidak ada pengaruhnya. Mereka mau
terpecah atau bersatu, mereka mau membentuk tentara baru atau tentara
lama, bagi kami TNI, mereka hanya gerombolan pemberontak. Nyatanya
mereka juga tidak akan pernah berani berhadapan TNI kecuali hanya
menyerang dari belakang bila TNI lengah. Atau mereka hanya berani
membantai rakyat sipil yang tak berdosa secara sadis, melakukan
pengrusakan dan perampasan harta benda orang lain, melakukan
penyanderaan, penganiayaan dan pemerkosaan guru dan tenaga medis yang
tak berdaya.
Tindakan mempersenjatai diri secara ilegal
atau memiliki dan menggunakan senjata tampa hak adalah suatu bentuk
pelanggaran hukum berat ditinjau dari sudut pandang hukum manapun di
seluruh dunia. Apalagi senjata tersebut digunakan untuk melakukan
tindakan kejahatan, tindakan kekerasan dan upaya perlawanan terhadap
kedaulatan negara.
Negara sedang berusaha membangun
infrastruktur di pedalaman Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
rakyat guna menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
hingga ke pelosok pedalaman Papua.
Sebaliknya kelompok
separatis bersenjata (KSB) yang menamakan dirinya Organisasi Papua
Merdeka (OPM) justru menghalangi segala pembangunan dan pelayanan
terhadap rakyat Papua. KSB telah merampas hak asasi Orang Papua untuk
mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, kehidupan yang layak serta
pelayanan sosial lainnya. KSB telah melakukan tindakan kekerasan
membantai para pekerja jalan dan jembatan; menyandera, memperkosa dan
menganiaya guru dan tenaga medis; Menyerang aparat pemerintah dan aparat
penegak hukum dan lain-lain. Jadi justru BW dengan KNPB dan OPM yang
telah menjajah orang Papua.
(jbr/asp/detik)
 

Komentar