PAPUA, SriwijayaAktual.com -Tentara Pembebasan Nasional Papua
Barat — Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mendesak Presiden RI Jokowi
untuk membebaskan aktivis-aktivis HAM serta orang asli Papua yang
dinilainya menjadi korban kriminalisasi.
Barat — Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mendesak Presiden RI Jokowi
untuk membebaskan aktivis-aktivis HAM serta orang asli Papua yang
dinilainya menjadi korban kriminalisasi.
Hal tersebut turut menjadi poin dalam surat ultimatum kepada pemerintah
Indonesia, terutama Menkopolhukam Wiranto, yang diterbitkan TPNPB-OPM,
Senin (9/9/2019).
Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Staf Umum TPNPB OPM Mayjen
Terryanus Satto dan Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom tersebut, terdapat
25 butir penjelasan.
Salah satu ultimatum dalam pernyataan tersebut adalah, agar pemerintah
Indonesia segera membebaskan Ketua Front Rakyat Indonesia—West Papua
(FRI-WP) Paulus Surya Anta Ginting.
Selain itu, TPNPB-OPM juga mendesak pemerintah Indonesia membebaskan
mahasiswa Papua yakni Carles Cosay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isay
Wenda, Nailana Wasiangge, Ariana Lokbere, dan Norince Kagoya.
”Kami TPNPB-OPM mendesak kepada pemerintah kolonial RI untuk segera
membebaskan Surya Anta dan semua Aktivis Papua yang telah ditangkap atas
aksi protes rasisme,” demikian pernyataan TPNPB-OPM.
Mereka mendesak agar pemerintah RI menghentikan penangkapan serta proses
hukum kepada semua orang asli Papua yang ikut serta dalam aksi
anti-rasis dan berujung kerusuhan.
”Sebab, hal itu terjadi karena adanya sebab dan akibat. Artinya, massa
aksi anti-rasis itu tak dikendalikan oleh siapa pun termasuk TPNPB-OPM,
karena terjadi secara spontanitas,” tegasnya.
aksi anti-rasis itu tak dikendalikan oleh siapa pun termasuk TPNPB-OPM,
karena terjadi secara spontanitas,” tegasnya.
Tak hanya itu, TPNPB-OPM juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera
mencabut status tersangka yang ditetapkan untuk pengacara cum aktivis
HAM Veronica Koman.
”Karena update yang telah dilakukan oleh Veronica Koman melalui media
sosialnya adalah tindakan advokasi terhadap aktivis Papua di Surabaya.
Dalam hal ini, Veronica, melakukan hal itu demi melindungi kemanusiaan,”
tegasnya.
TPNPB-OPM dalam surat ultimatum juga menegaskan menolak semua narasi
pemerintah RI, yang mencap beragam fakta serta data tentang Papua di
media sosial adalah hoaks.
”Karenanya pula, kami TPNPB-OPM menolak stigma hoaks oleh pemerintah
kolonial RI atas update berita tentang Papua. Karena isu perjuangan
Papua merdeka dan kejahatan militer serta polisi Indonesia di Papua
bukan hoaks, tetapi adalah fakta berdasarkan bukti yang akurat,” klaim
mereka. [sc]
