oleh

Twit Anies Pangkas Dana Rehab Sekolah demi Formula E, #ErnestPrakasaNyebarHoax Trending!

-Berita-17 views
loading...
JAKARTA, SriwijayaAktual.com –  Ernest Prakasa yang merupakan
pendukung Ahok kembali menyebarkan hoaks mengenai pemangkasan dana
rehabilitasi sekolah demi acara Formula E di Jakarta.

Informasi yang beredar di media online tentang pemangkasan rehabilitasi gedung sekolah tidak benar dan tidak meyeluruh.

Faktanya, tidak ada pemotongan anggaran rehab gedung sekolah untuk
Formula E. Penyesuaian anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang dibahas
bersama anggota DPRD dalam Rapat Komisi didasarkan hasil penelitian
teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta secara
profesional.

Warganetpun kini tengah menaikkan tagar #ErnestPrakasaNyebarHoax di
laman twitter. Pantauan juga Sriwijaya Aktual  pada 13/11/2019 malam, tagar tersebut
sudah berada di posisi #1.
Mengutip dari laman RMOL Jakarta,
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat,
mengungkapkan, anggaran rehabilitasi total gedung sekolah yang tercantum
dalam rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan secara resmi pada bulan
Juni 2019 kepada DPRD DKI Jakarta, seluruhnya sebanyak 105 lokasi
dengan usulan anggaran sebesar Rp. 2.570.202.489.835,00.

Atas usulan rehabilitasi total gedung sekolah tersebut, telah dilakukan
penelitian kembali melalui pemeriksaan dan peninjauan lapangan serta
penelitian teknis dan rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian teknis itu, sebanyak
86 lokasi direkomendasikan perlu perbaikan.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta lantas menyampaikan usulan penyesuaian
jumlah dan anggaran gedung sekolah yang direhabilitasi menjadi 86 lokasi
dengan nilai sebesar Rp. 2.114.819.786.888,00 atau terkoreksi sebesar
Rp. 455.382.720.947,00.

Atas penyesuaian lokasi dan anggaran rehabilitasi total tersebut,
selanjutnya diusulkan untuk digunakan sebagai penyesuaian anggaran
pembangunan unit sekolah baru SMK sebesar Rp. 163.308.535.435,00 dan
pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp. 113.324.256.750,00, atau
seluruhnya sebesar Rp. 276.632.792.185,00.

“Seluruh usulan penyesuaian anggaran, baik penebalan maupun pengurangan
tersebut telah disampaikan dan dibahas bersama dengan legislatif pada
saat pembahasan di forum Komisi. Bapak Gubernur selalu berpesan kepada
ASN untuk memberikan perhatian lebih untuk pendidikan dan keadilan
sosial. Rehabilitasi gedung sekolah adalah hak warga yang akan selalu
dijaga oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta,” kata Syaefuloh melalui
keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2019).

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan mengusulkan kegiatan rehabilitasi,
pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru
seluruhnya sebesar Rp. 3,69 triliun, yang kemudian diusulkan penyesuaian
di Rapat Komisi menjadi Rp. 3,48 triliun dengan rincian terlampir.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen tinggi untuk memastikan terpenuhinya
kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan
peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara
signifikan, terutama pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Peningkatan
anggaran tersebut tergambar dalam grafik terlampir.

Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berkonsentrasi melakukan peningkatan
jumlah gedung sekolah yang direhab, tetapi juga melakukan peningkatan
kualitas rehabilitasi diantaranya dengan menciptakan sekolah ramah anak,
ramah difable, rencana pemasangan solar panel, dan pemasangan rumput
sintetis untuk sarana olahraga siswa.

Jika memperhatikan RPJMD Tahun 2017-2022 ditargetkan jumlah sekolah yang
akan direhab seluruhnya sebanyak 532 sekolah. Dari jumlah tersebut,
sampai dengan tahun 2019 telah diselesaikan sebanyak 346 sekolah, 86
sekolah diusulkan pada tahun 2020 dan sisanya sebanyak 100 sekolah akan
diselesaikan hingga tahun 2022.

Sektor pendidikan merupakan sektor utama yang menjadi perhatian Pemprov
DKI Jakarta, dan salah satunya dibuktikan dengan komitmen untuk
peningkatan anggaran pendidikan dalam dua tahun terakhir. Jika
dibandingkan dengan total usulan anggaran, maka anggaran sektor
pendidikan tahun 2020 mencapai 24,10% dari total anggaran. Artinya,
kewajiban alokasi 20% anggaran pendidikan dari total APBD sesuai
Undang-Undang Pendidikan telah terpenuhi.[*]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed