oleh

Ungkap Isi Dokumen Pemerintah China Soal Muslim Uighur, Politikus PKS: Apa Sikap Indonesia?

-Berita-25 views
loading...

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Dokumen rahasia pemerintah China yang
diduga melakukan tindakan diskriminatif dan penyiksaan terhadap Muslim
Uighur di kamp penahahan di Xinjiang akhirnya bocor ke publik.

Adalah Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) yang
mengungkapkan isi dokumen rahasia itu kepada 17 mitra media; di
antaranya BBC, Panorama, dan The Guardian.

“Sekitar 410 halaman (dokumen) dibocorkan oleh ICIJ,” sebut anggota DPR
RI Fraksi PKS Almuzammil Yusuf dalam keterangannya melalui video yang
diterima media, Jakarta, Kamis (27/11/2019).

“Isi dari dokumen itu: jangan biarkan ada yang lolos dari orang Uighur,
tingkatkan disiplin dan hukuman atas pelanggaran perilaku (orang
Uighur), dorong pertobatan dan pengakuan,” ungkap Almuzammil, membacakan
dokumen yang bocor itu bersama Majelis Nasional Turkistan Timur, Sayed
Tumturk.

lanjut Almuzammil, Muslim Uighur juga diawasi dengan ketat melalui CCTV.
Selanjutnya, bahasa Mandarin harus menjadi prioritas utama yang
dipelajari bagi para siswa di sana.

Selain itu, masih kata Almuzammil, ada jutaan anak kecil Muslim Uighur
yang mengalami doktrinasi ideologi Komunis China. Kemudian, jika ada
orang China yang ingin menikahi wanita Uighur mesti disetujui. Jika
menolak, pihak Uighur akan disebut mengajarkan ajaran radikalisme.

“Lalu juga terungkap oleh beliau (Sayed), 500 ribu anak muda yang sehat-sehat, organ tubuhnya dijual,” paparnya.

“Informasi ini kembali menegaskan perkembangan di dunia internasional
tentang tekanan pemerintah China yang sangat di luar kemanusiaan,
melanggar HAM,” sambung Almuzammil.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk
menyatakan sikap soal penindasan yang menimpa etnis Muslim Uighur di
China. Sebab, kata dia, amanat dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan soal
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

“Saya kira ini informasi yang perlu didalami oleh Pemerintah Indonesia,
KBRI, juga Kemlu kita. Apa sikap kita? Karena perintah konstitusi
Indonesia adalah kita antipenjajahan. Kita prokemerdekaan,” kata
Almuzammil.
“Mukaddimah UUD kita jelas sekali, perdamaian dunia dan kita antipenjajahan,” pungkasnya. [rmol]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed