oleh

Urusan Nyawa Rakyat Kok Dihitung Untung Rugi?

-Berita-293 Dilihat
Orang Sakit di RS/Ilustrasi

KOLOM PEMBACA, SriwijayaAktual.com – Begitu menyedihkan nasib rakyat kecil
di negeri ini. Sudahlah jatuh tertimpa tangga, sekarang justru dibuat
mati perlahan. Bagi mereka yang sakit akan bertambah ‘sakit’. Karena
sejak kamis, 1 Agustus 2019, BPJS menonaktifkan 5,2 juta peserta
penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan dasar Surat Keputusan
Menteri Sosial No 79 Tahun 2019 soal penonaktifan dan perubahan data
peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. 

Pemerintah berdalih, pemutakhiran data diperlukan karena ada 114 ribu
jiwa peserta yang tercatat meninggal dunia. Di luar itu ada pula peserta
yang sejak 2014 tidak pernah akses layanan kesehatan ke faskes yang
telah ditentukan.

Menghadapi protes masyarakat, pemerintah enteng saja menyatakan, mereka
yang dinon aktifkan tak perlu khawatir karena sudah disiapkan kebijakan
lanjutan. Pertama, mereka mendaftar kembali menjadi peserta PBI melalui
Dinsos dan Dinkes di daerah masing-masing sehingga iuran menjadi beban
APBD. Kedua, jika daerah tidak punya dana, maka daerah yang akan
mengajukan ke kemensos pusat. Ketiga, jika mereka mampu membayar iuran
sendiri, mereka disarankan langsung mendaftar sebagai peserta mandiri
atau pekerja bukan penerima upah alias PBPU dengan ‘keringanan’ hanya
menunggu 14 hari masa verifikasi. Kebijakan itu berlaku sampai 31
Agustus 2019.  

Lihatlah, betapa rakyat dipermainkan dengan kebijakan negara yang tak
bijak. Pusat dan daerah malah bisa saling lempar tanggungjawab soal
pengurusan nyawa rakyat. Tak ada penjelasan, bagaimana jika opsi ke dua
rakyat miskin tak lolos juga? Nampak jelas, negara ingin berlepas tangan
dari kewajibannya mengurus rakyat.

BPJS memang selalu mengaku tekor. Setidaknya, tahun ini defisit mencapai
Rp 28 triliun. Bukan hanya peserta yang dipangkas, bahkan kerjasama
dengan beberapa rumah sakitpun terpaksa harus diputus.

Di luar itu, opsi suntikan dana pemerintah jelas tak bisa terlalu
diharapkan. Tahu sendiri, pemerintah sudah pusing dengan beban utang
yang makin membesar. Maka, jadilah opsi menaikkan iuran sebagai
solusinya. Lagi-lagi rakyatlah yang dikorbankan.

Beginilah jika sistem kapitalisme yang diterapkan. Negara seolah sedang
berdagang. Urusan nyawa rakyat pun dihitung dari keuntungan dan
kerugian. Alih-alih berupaya memberikan mutu kesehatan terbaik buat
rakyatnya. Negara, malah memeras rakyat atas nama iuran jaminan
kesehatan.

Negara terus mempropagandakan, saling menolong sesama warga negara
adalah bentuk kebaikan. Padahal negara sedang memindah paksa
kewajibannya memenuhi hak rakyat atas jaminan kesehatan, hingga
rakyatlah yang saling menjamin kesehatannya sendiri. Jika demikan, apa
fungsi dan peran negara untuk rakyatnya?

Zhalim namanya, jika negara terus ‘memalak’ rakyat lewat iuran jaminan
kesehatan yang nilainya terus dinaikkan. Padahal kondisi ekonomi kian
sulit dirasakan. Dan lantas peserta PBI pun dinonaktifkan. Benarlah apa
yang Sekjen Perhimpunan RS se-Indonesia, Wasista Budi Waluyo katakan.
Bahwa aturan aktivasi dan pendaftaran yang ruwet menyebabkan jatuhnya
korban.

Hal senada dikatakan Hariyanto, Peneliti kesehatan Pusat Studi
Nusantara. Bahwa produk peraturan yang dibuat BPJS justru menyulitkan
masyarakat. BPJS memiliki pola bagaimana memperbanyak jumlah iuran,
bukan bagaimana memberikan pertolongan segera bagi rakyat yang
membutuhkan.

Sejatinya, kesehatan adalah hal vital yang mesti dijamin oleh negara.
Tapi negara malah tak sungkan berlepas tangan, memangkas hak miskin
untuk dibantu disejahterakan. Buru-buru mengambil keputusan
penonaktifan. Sementara rakyat lain diburu untuk taat bayar iuran. Dan
jika tak tepat waktu membayar, sanksi pun siap dilayangkan.

Iuran dinaikkan, jutaan peserta dinonaktifkan, dan diminta kembali
melakukan pendaftaraan jika masih mau jaminan kesehatan diberikan.
Malang nian kondisi rakyat di negeri yang konon kaya raya ini. Himpitan
ekonomi yang sulit tak cukup membuat penguasa kasihan. Kini ditambah
lagi dengan jeratan keruwetan BPJS yang sungguh menyakitkan.

Mana suara pemimpin negeri? Bukankah mereka harus bertanggungjawab atas hal ini?

Sayangnya, mereka sedang sibuk dengan urusan mengamankan kursi di
parlemen, lalu mencari posisi untuk anggota partainya dalam
pemerintahan. Sementara sang pemimpin utama, sedang sibuk atas
pencalonan anak sendiri naik ke kursi kekuasaan di kampung halaman. Dan
tentu saja, berasyik masyuk dengan berbagai proyek mercusuar yang
menjadi jalan asing menguasai berbagai kekayaan milik rakyat kebanyakan.

Padahal bukankah pemimpin layaknya seorang pelayan? Sebagaimana
Rasulullah Saw pernah sabdakan : “ Pemimpin suatu kaum adalah pelayan
mereka” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).

Semestinya, negaralah yang wajib melayani rakyat atas segala kebutuhan
dasar mereka. Dan kesehatan hanyalah salah satunya. Negara wajib
memenuhi layanan kesehatan dengan murah bahkan cuma-cuma. Bukan
sebaliknya, rakyat yang justru melayani penguasa dengan memasok kantong
keuangan negara demi kepentingan mereka dan kroni-kroninya.

Sungguh jahat sistem hidup yang sekarang sedang diterapkan. Yang membuat
penguasa kehilangan rasa kemanusiaan. Dan negara kehilangan kedaulatan.
Hingga kekayaan melimpah ruah yang Allah swt berikan, tak bisa jadi
modal kesejahteraan, apalagi membawa keberkahan. MENYAKITKAN! (*)

*Penulis: Zainab Ghazali
[swa]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya