 |
| Buni Yani (kacamata) dan Ketua HAMI DKI Aldwin Rahadian (pakai jas) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Tidak terima dituding menjadi
provokator, Buni Yani melaporkan balik Komunitas Advokat Ahok Djarot
(Kotak ADJA), ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro
Jaya, Senin 10 Oktober 2016. Dalam LP/4898/X/2016/PMJ/Dit Reskrimsus,
Buni Yani melaporkan dua orang dari relawan pendukung Ahok itu. Dalam
laporan tersebut, Buni mengaku mendapatkan teror dari orang tak dikenal.
provokator, Buni Yani melaporkan balik Komunitas Advokat Ahok Djarot
(Kotak ADJA), ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro
Jaya, Senin 10 Oktober 2016. Dalam LP/4898/X/2016/PMJ/Dit Reskrimsus,
Buni Yani melaporkan dua orang dari relawan pendukung Ahok itu. Dalam
laporan tersebut, Buni mengaku mendapatkan teror dari orang tak dikenal.
“Ada orang yang menelepon ke kantor saya di LSPR (London School
Public Relation). Dia mencari saya dengan nada marah-marah. Menghardik
orang di sana dan akan membawa orang dan akan menyerbu kampus saya,”
kata Buni dengan nada tinggi, di Polda Metro Jaya, Senin 10 Oktober
2016.
Public Relation). Dia mencari saya dengan nada marah-marah. Menghardik
orang di sana dan akan membawa orang dan akan menyerbu kampus saya,”
kata Buni dengan nada tinggi, di Polda Metro Jaya, Senin 10 Oktober
2016.
Sementara itu, Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Aldwin
Rahadian, mengatakan, kliennya hanya menyampaikan dan mengkritisi bahwa
pemimpin tidak boleh berkata SARA ataupun hal yang sensitif.
Rahadian, mengatakan, kliennya hanya menyampaikan dan mengkritisi bahwa
pemimpin tidak boleh berkata SARA ataupun hal yang sensitif.
“Pak Buni ini hanya menyampaikan sebagai masyarakat bahwa pemimpin
ini tidak boleh berkata seperti itu. Buktinya apa? Hari ini Pak Ahok
meminta maaf. Saya juga menuntut pelapor ini insaf dan mengada-ngada bikin laporan, apalagi ada yang teror dan sebagainya,” katanya.
ini tidak boleh berkata seperti itu. Buktinya apa? Hari ini Pak Ahok
meminta maaf. Saya juga menuntut pelapor ini insaf dan mengada-ngada bikin laporan, apalagi ada yang teror dan sebagainya,” katanya.
Bahkan, dia menyebut akan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) untuk melindungi kliennya dari segala bentuk teror dan ancaman.
(LPSK) untuk melindungi kliennya dari segala bentuk teror dan ancaman.
“Nah setelah dari sini karena ini ada teror kita akan ke LPSK, dan
klien kita sampai nonaktif di kampusnya. Supaya hal ini tidak terjadi
lagi,” katanya.
klien kita sampai nonaktif di kampusnya. Supaya hal ini tidak terjadi
lagi,” katanya.
Dalam laporan tersebut, kedua terlapor yaitu Mohamad Guntur Ramli dan
Muannas Alaidid dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) Jo
Pasal 45 UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE, atas perkara pencemaran
nama baik dan fitnah melalui media elektronik.
Muannas Alaidid dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) Jo
Pasal 45 UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE, atas perkara pencemaran
nama baik dan fitnah melalui media elektronik.
Baca Juga Ini; Ahok Sebut Minta Maaf Kepada Umat Agama Islam
Sebelumnya, Komunitas Advokat Muda Ahok Djarot (Kotak ADJA)
mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.
Kedatangan relawan Ahok-Djarot ini untuk melaporkan akun media sosial
Facebook Si Buni Yani (SBY) terkait polemik Surat Al Maidah ayat 51,
Jumat 7 Oktober 2016.
mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.
Kedatangan relawan Ahok-Djarot ini untuk melaporkan akun media sosial
Facebook Si Buni Yani (SBY) terkait polemik Surat Al Maidah ayat 51,
Jumat 7 Oktober 2016.
Dalam laporan ini pihaknya melaporkan akun Facebook tersebut dengan
laporan polisi bernomor LP/ 4837/ X/ 2016/ Dit Reskrimsus, Pasal 28 ayat
2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan
Transaksi Elektronik) yaitu sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan. (*).
laporan polisi bernomor LP/ 4837/ X/ 2016/ Dit Reskrimsus, Pasal 28 ayat
2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan
Transaksi Elektronik) yaitu sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan. (*).
Sumber, Viva.co.id
