oleh

waOW … Pilgub Jawa Barat 2018, Dianggarkan Dananya Sebesar Rp 1,3 Triliun

-Berita-234 Dilihat
BANDUNG-JABAR, SriwijayaAktual.com -Ketua
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan,
hitungan terakhir kebutuhan pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat
(Jabar) menembus Rp 1,325 triliun. “Asalnya kita mengajukan Rp 1,7 triliun,
sesudah ada penyesuian jadi RP 1,325 triliun,” kata , Jumat, (12/82016).

Yayat mengatakan, Tim Anggaran
pemerintah provinsi masih meminta KPU menekan lagi sedikitnya Rp 125
miliar. “Setelah kita rapatkan hanya bisa menekan Rp 40 miliar, itu pun
mengutak-atik dana sosialisasi. Kalau yang lain gak bisa, sudah fix,”
kata dia.

Namun, Yayat mengaku, anggaran KPU masih bisa
ditekan hingga Rp 215 miliar. Syaratnya mengeluarkan pembiayaan honor
KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dengan menjadikannya
tanggungan 16 kabupaten/kota yang melakukan pilkada serempak waktunya di
Jawa Barat. Pembiayaan dengan sharing ini jika disetujui semua
kabupaten/kota itu bisa menekan biaya penyenggaraan pilgub menjadi Rp
1,1 triliun. “Kami akan presentasikan lagi,” kata dia.

Yayat
mengatakan, kendati digelar tahun 2018, tahapan pilgub itu sudah dimulai
tahun 2017. Konsekwensinya, pembiayaan pilgub harus sudah dianggarkan
tahun depan. “Sekitar bulan Agustus 2017 itu harus sudah tandatangan
NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk biaya pilgub,” kata dia.

Sementara itu, dalam rilis Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ahmad
Heryawan mengatakan, kebutuhan sementara biaya pemilihan gubernur Rp 1,9
triliun. “Kami telah melakukan pengkajian dan perhitungan sementara
terkait dana Pilgub tahun 2018 bersama KPU, Bawaslu, Polda Jabar, Polda
Metro Jaya, Pangdam III/Siliwangi dan Pangdam V/Jaya estimasi untuk
kebutuhan dana tersebut,” kata dia, 11 Agustus 2016.

Aher,
sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan, dana itu masih bisa ditekan lagi jika
semua kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serempak dengan
pilgub setuju sharing pendanaannya. Ada 16 kabupaten/kota menggelar
pilkada serempak dengan pilgub Jawa Barat tahun 2018. “Karena pilkadanya
serentak jadi bilik suara, administrasi, honorarium, operasional dan
perangkat pemilu lainnya menggunakan alat yang sama,” kata dia.

Menurut Aher, KPU dan Bawaslu juga sudah mengajukan kebutuhan anggaran
untuk pembiayaan tahapan pilkada tahun 2017, seluruhnya Rp 800 miliar.
Bersamaan, DPRD Jawa Barat juga mengusulkan Rancangan Perda Dana
Cadangan Pilgub Jabar. “Jadi untuk anggaran 2018 jadi lebih ringan, kita
cicil sejak 2017,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Badan
Pembentukan Perda DRPD Jawa Barat, Yusuf Fuadz mengatakan, rancangan
peraturan daerah mengenai dana cadangan pemilihan gubernur yang digagas
DPRD Jawa Barat hanya mencadangkan Rp 1 triliun. “Kebutuhan pilgub
seluruhnya Rp 2,5 triliun,” kata dia selepas Rapat Paripurna DRPD Jawa
Barat yang salah satunya membahas usulan dana cadangan itu di Bandung, Selasa, (9/8/2016).

Yusuf mengatakan, dana
cadangan itu pun baru bisa dianggarkan pada tahun anggaran 2017. “Di
APBD Murni Rp 600 miliar, dan Perubahan Rp 400 miliar,” kata dia.

Menurut Yusuf, rencananya dana cadangan itu diharapkan mulai bisa di
anggarkan pada APBD Perubahan tahun 2016 ini tapi dana yang tersedia
tidak memungkinkan. “Penggunaan anggaran sudah optimal realisasinya.
Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun lalu Rp 3,4 triliun, sudah
terpakai untuk kebutuhan PON (Pekan Olahraga Nasional) Rp 2,6 triliun,”
kata dia.

Sementara APBD 2016 ini juga terancam pemotongan
dana transfer pusat ke daerah yang sudah di umumkan Menteri Keuangan.
“Dana untuk pelaksanaan PON sudah clean, anggaran yang lain khawatir ada
pemotongan dari Kementerian Keuangan. Tapi mana yang akan di poton
masih belum faham betul,” kata Yusuf. (*/Tempo)

Komentar