Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Wapres H. Jusuf Kalla Nilai Tidak Perlu Terbitkan Perppu Tentang Terorisme!

Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla [dok/net]

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla
(JK) menilai, pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme. Dia menjelaskan,
tanpa Perppu pun para pelaku teroris akan dihukum.
“Enggak perlu perppu. Sebenarnya tanpa itu pun kan dijalankan. Kalau
hanya rumusan siapa yang bunuh orang tapi salah terorislah. Siapa yang
mau bunuh macam-macam berpegang kepada formulanya mana. Namanya lawan
saja. Menjelaskan teroris itu siapa. Mengancam tanpa alasan yang jelas,”
kata JK di kantornya, Jl Merdeka Utara, Selasa (15/5/2018).
Dia meminta kepada masyarakat agar menunggu DPR dan pemerintah
merampungkan revisi UU nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak
pidana terorisme. Dia juga berharap, pihak DPR bisa merampungkan pada
akhir bulan ini atau Juni.
“Iya, kita harapkan bulan Mei, Juni ini bisa selesai,” kata JK.
Dia juga menilai, upaya pemerintah untuk melibatkan TNI baik untuk
mengatasi para teroris. Dengan melibatkan TNI dan Polri, JK menilai akan
ada upaya lebih kuat untuk memberantas para teroris.
“Ya itu segera (re: disahkan RUU) mungkin peristiwa yang di Jakarta dan Surabaya
menjadi pendorong tuntutan. Kan dulu siapa yang punya peran. Ya semua
punya peranlah. Polisi pasti TNI juga punya kemampuan. Digabunginlah
karena ini terlalu luas. Mungkin satu orang polisi punya kapolsek. TNI
punya koramil. Jadi dilibatkan semua kan bagus,” kata JK.

Berita Terkait: Presiden Jokowi Ancam Segera Keluarkan Perppu Tindak Pidana Terorisme!!

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mendesak DPR untuk segera merampungkan revisi UU nomor 5 Tahun
2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini menyusul
rangkaian teror bom di tiga gereja diSurabaya dan Sidoarjo pada Minggu
(13/5) kemarin. Bom bunuh diri kembali terjadi di Mapolrestabes
Surabaya, Senin (14/5/2018) pagi.
Jokowi mengatakan apabila DPR dan kementerian terkait tak dapat
menyelesaikan RUU antiterorisme pada masa sidang yang dimulai 18 Mei.
Maka, dirinya akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) terorisme pada bulan Juni.
“Kalau nantinya Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan saya akan keluarkan Perppu,” kata Jokowi di JIExpo, Jakarta, Senin (14/5).  [rnd/merdeka]

Spesial Untuk Mu :  Ancam Tidak Naik Kelas, Guru di Sumsel ini Cabuli 9 Siswi