Hal ini sesuai
dengan amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan Presiden SBY pada
17 Oktober 2014. Untuk produk-produk yang wajib bersertifikat halal akan
diundangkan secara bertahap.
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kebutuhan akan produk makanan halal di Indonesia merupakan hal penting,
mengingat mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam.
Menanggapinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memfasilitasinya dengan
menerbitkan sertifikat halal yang bisa diurus oleh produsen bahan
pangan tersebut.
mengingat mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam.
Menanggapinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memfasilitasinya dengan
menerbitkan sertifikat halal yang bisa diurus oleh produsen bahan
pangan tersebut.
Namun sebuah kebijakan anyar akan diterapkan mulai Kamis (17/10/2019), yakni
semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal. Hal ini sesuai
dengan amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan Presiden
ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.
semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal. Hal ini sesuai
dengan amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang diundangkan Presiden
ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.
“Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,”
demikian kutipan Pasal 67 Ayat (1) UU JPH, seperti dikutip dari Detik News, Rabu (16/10/2019). “Mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,”
demikian kutipan Pasal 67 Ayat (1) UU JPH, seperti dikutip dari Detik News, Rabu (16/10/2019). “Mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
Lebih lanjut, untuk produk-produk yang harus mencantumkan sertifikat
halal akan diatur secara bertahap. Namun tak ada penjelasan pasti soal
sanksi yang bakal diterima apabila ada produsen yang nekat tak
mencantumkan sertifikat halal.
halal akan diatur secara bertahap. Namun tak ada penjelasan pasti soal
sanksi yang bakal diterima apabila ada produsen yang nekat tak
mencantumkan sertifikat halal.
Tak hanya itu, UU JPH juga membuat perubahan terkait otoritas penerbit
sertifikat halal. Tak lagi dipegang MUI, rupanya sertifikat halal kini
diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di
bawah Kementerian Agama (Kemenag).
sertifikat halal. Tak lagi dipegang MUI, rupanya sertifikat halal kini
diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di
bawah Kementerian Agama (Kemenag).
Menanggapi hal ini, pihak Ombudsman RI pun angkat bicara. Menurut
Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, Kemenag masih belum benar-benar siap
untuk mengemban “hibah” tugas dari MUI tersebut.
Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, Kemenag masih belum benar-benar siap
untuk mengemban “hibah” tugas dari MUI tersebut.
“Kami melihat bahwa dengan pendeknya waktu sampai 17 Oktober ini, ada
beberapa yang harus disiapkan secara maraton,” ujar Suaedy. “Misalnya
bagaimana kesiapan secara serentak di semua wilayah di Indonesia.”
beberapa yang harus disiapkan secara maraton,” ujar Suaedy. “Misalnya
bagaimana kesiapan secara serentak di semua wilayah di Indonesia.”
Di sisi lain, pencabutan wewenang sertifikasi halal dari MUI ini pun
menuai reaksi keras. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika (LPPOM) MUI dari 28 daerah di Indonesia sudah melayangkan
gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) demi merebut kembali otoritas
tersebut. Hingga kini sidang terkait masih berlangsung di MK.[*]
menuai reaksi keras. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika (LPPOM) MUI dari 28 daerah di Indonesia sudah melayangkan
gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) demi merebut kembali otoritas
tersebut. Hingga kini sidang terkait masih berlangsung di MK.[*]
