Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Yang Perlu Dilakukan Jokowi agar Tak Diingat sebagai ‘Pembunuh’ KPK

Presiden
Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan
Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di
Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.


JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Aksi massa
menentang revisi UU KPK dan sejumlah rancangan undang-undang (RUU)
kontroversial seperti RKUHP, RUU Pemasyarakatan (PAS), RUU Pertanahan, hingga
RUU Minerba pecah di berbagai kota sejak Senin 23 September. Empat RUU ini
pengesahannya memang ditunda, tapi UU KPK sudah terlanjur direvisi. 
Penundaan
pengesahan RUU kontroversial yang diminta Presiden Joko Widodo itu diputuskan
DPR melalui rapat paripurna yang digelar Selasa (24/9/2019). 
Terhadap revisi UU
KPK, Jokowi sebetulnya bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) yang isinya lebih mengakomodasi suara masyarakat sipil
dan benar-benar menguatkan KPK. Tapi Jokowi enggan melakukan itu. 
Keengganan
Jokowi ini, menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia
Ramadhana, adalah bukti bahwa Presiden ke-7 Indonesia itu memang benar-benar
punya komitmen minimalis memberantas korupsi. 
“KPK sejak awal [didirikan, tahun
2002] ditekankan sebagai garda utama dalam pemberantasan korupsi dan sepertinya
Pak Jokowi tidak memandang itu sebagai insturmen hukum penting dalam membangun
negara,” kata Kurnia kepada reporter Tirto, Selasa (24/9/2019). 
UU KPK versi
revisi menyimpan sejumlah masalah. Misalnya, Pasal 29 huruf e yang menyatakan
pimpinan KPK harus berusia “paling rendah 50 dan paling tinggi 65 tahun
pada proses pemilihan.” 
Masalahnya, peraturan baru ini berpotensi menjegal
salah satu calon pimpinan KPK periode 2019-2023 Nurul Ghufron. Sebab, Ghufron
yang lahir pada 22 September 1974 usianya belum genap 50 tahun.

Selain itu, ada pula potensi lumpuhnya penindakan oleh KPK karena status
komisioner yang dipreteli. Dalam UU KPK versi revisi, status komisioner bukan
lagi penyidik dan penuntut umum. Akibatnya, pimpinan tak bisa lagi
memerintahkan penetapan tersangka atau upaya paksa, misalnya penyadapan, dalam
penegakan hukum . 
Satu poin lagi yang paling disorot adalah keberadaan badan
baru bernama Dewan Pengawas KPK, yang diberi kewenangan memberi izin
penyadapan. Bagi sebagian orang, dengan mekanisme demikian, informasi tentang
penyadapan sangat rawan bocor. 
ICW mengatakan setidaknya ada 15 poin dalam
revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan komisi antirasuah. 
Karena itu, kata
Kurnia, ICW berharap Jokowi mau mendengar masukan publik yang mengemuka dalam
dua hari terakhir ini. Sebab, ia khawatir penolakan Jokowi untuk menerbitkan
Perppu itu justru akan jadi ‘bensin’ yang membuat aksi massa makin besar. 
“Kalau melihat statement Pak Jokowi yang sudah tegas menyatakan tidak akan
mengeluarkan Perppu, ya ini [aksi massa] merupakan ekspresi yang wajar yang
dilakukan publik,” kata Kurnia. 
Usai bertemu dengan pimpinan DPR di Istana
Negara, Jakarta Pusat, Senin, 23 September lalu, Jokowi menyampaikan tidak ada
rencana menerbitkan Perppu untuk menggantikan UU KPK yang sudah direvisi. 
Sementara terhadap RKUHP dan RUU kontroversial lain, Jokowi tegas meminta DPR
menunda pengesahannya. Jokowi berdalih ia tak bisa mengeluarkan Perppu untuk UU
KPK versi revisi karena beleid itu diusulkan DPR. “Yang satu itu [revisi UU
KPK] inisiatif DPR. Ini [RUU lainnya] pemerintah aktif karena memang disiapkan
oleh pemerintah,” kata Jokowi.

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Hukum Jentera Bivitri Susanti menilai
Jokowi salah paham. Menurut dia, tak ada satu pun ketentuan yang melarang
presiden mengeluarkan Perppu atas RUU yang diusulkan DPR. 
Menurut Bivitri,
Pasal 22 UUD 1945 hanya membatasi Perppu dikeluarkan pada hal ihwal atau
keadaan genting yang mendesak. Karena itu, Jokowi diharapkan masih mau
mendengar suara publik dan meralat pernyataannya itu. 
Bivitri pun
memperingatkan Jokowi yang saat ini mulai ditinggalkan pemilihnya. Hal itu bisa
dilihat dari latar belakang anak muda yang turun aksi pada dua hari terakhir. 
Selain itu, kata Bivitri, jika Jokowi tidak membatalkan revisi UU KPK, maka itu
akan jadi titik awal yang buruk bagi kepemimpinannya pada periode kedua. 
“Jadi [Jokowi] akan tercatat di dalam sejarah sebagai orang yang
mewariskan KPK yang tidak ada gunanya,” kata Bivitri kepada reporter
Tirto. 
Penerbitan Perppu untuk membatalkan UU juga pernah dilakukan di era
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2014, DPR sempat menyepakati UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu poin dalam
peraturan itu ialah menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung oleh
warga dan dipilih DPRD. 
SBY meresponsnya dengan menerbitkan dua Perppu, kata
Bivitri. Sama seperti sekarang, ketika itu rancangan aturan ini diprotes
masyarakat. Legislatif dianggap hendak membawa Indonesia kembali ke masa Orde
Baru. “Jadi pola yang sama masih jadi jalan keluar terbaik,” katanya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan berkomentar banyak soal penolakan Jokowi
menerbitkan Perppu. Menurutnya, KPK sejak awal memang tidak menuntut itu. 
“Pengajuan surat Perppu itu muncul dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat
yang berharap ada proses koreksi terhadap rancangan undang-undang yang telah
dibahas dan disahkan dalam waktu cepat tersebut,” kata Febri di KPK,
Kuningan, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam. 
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP)
Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani
juga enggan menanggapi banyak soal kemungkinan Jokowi menerbitkan Perppu. 
“Sampai hari ini apa yang disampaikan presiden belum berubah,” kata dia saat
dihubungi pada Rabu (25/9/2019). [*]

Spesial Untuk Mu :  Jadi Menhan, Prabowo Bisa Ambil Alih Kekuasaan Jokowi? Begini Penjelasan...