oleh

Yusril; Presiden RI Jokowi Dapat Gugat MK Jika Kabulkan Permohonan Ahok

-Berita-215 Dilihat
JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Pakar Hukum Tatanegara, Prof. Yusril Ihza Mahendra,
mengatakan Mahkamah Konstitusi akan menciptakan drama jika mengabulkan
permohonan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal
cuti petahana.
Yusril menjelaskan bahwa Ahok meminta MK untuk memberikan penafsiran a
contrario terhadap norma Pasal 70 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pilkada.
“A contrario merupakan penafsiran yang didasarkan perlawanan antara
masalah yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam undang-undang, “
kata Yusril di gedung MK usai sidang permohonan Ahok, Kamis (15/9/2016). 
Permohonan Ahok, kata Yusril, meminta Mahkamah mengubah kewajiban
petahana untuk cuti di luar tanggungan negara, menjadi bukan kewajiban
atau pilihan.

“Bila MK melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung MK
bertindak sebagai badan legislatif. Sebab, MK mengubah sebuah pasal
undang-undang dan menciptakan norma baru yang bertentangan atau
sebaliknya. Padahal, kewenangan semacam itu ada di Presiden atau DPR,”
kata Yusril.
Bila pemohonan Ahok dikabulkan, kata Yusril, bukan tidak mungkin MK
akan digugat oleh Presiden dan DPR dalam perkara sengketa kewenangan.
“Dan akan terjadi drama yang jadi bahan tertawaan semua orang,” ujar Yusril.
Sebab, jelas Yusril, bila ada perkara sengketa kewenangan
antarlembaga negara yang kewenanganya diberikan undang-undang dasar,
maka MK yang bertugas mengadili.
“Bagaimana caranya MK mengadili dirinya sendiri, sementara ia adalah pihak berperkara?” jelas Yusril.
Baca juga; Sandiaga Uno Ikhlas, Jika Nantinya Harus Tidak Jadi Dicalonkan Demi Persatuan Melawan’ Ahok
 
Yusril hadir sebagai pihak terkait dalam judicial review (JR) Pasal
70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang
diajukan oleh Ahok. Gugatan itu diajukan Ahok terkait kewajiban calon
petahana cuti selama masa kampanye. (sp. kb)

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya