oleh

Yusril Sebut, Ahok Punya Kedudukan Hukum, Namun Tidak Cukup

-Berita-196 Dilihat
Yusril Ihza Mahendra (Net)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Bakal calon Gubernur DKI
Jakarta sekaligus pakar hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
“Menurut saya Ahok memiliki kedudukan hukum karena dia berpotensi
untuk menjadi calon,” ujar Yusril ketika ditemui usai menghadiri sidang
uji materi UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (5/9/2016).
Pendapat Yusril ini memang berbeda dengan pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerintah yang menyatakan bahwa Ahok tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan Pasal 70 ayat (3)
UU Pilkada di MK. “Saya memang sependapat dengan Pemerintah, namun
terkait kedudukan hukum, pendapat saya berbeda,” ujar Yusril.
Kendati demikian, Yusril mengatakan, tidak ada cukup alasan bagi MK
untuk mengabulkan permohonan uji materi tersebut. “Intinya pelaksanaan
Pilkada harusnya adil, jadi kalau dia mengatakan cuti itu tidak adil
bagi pejawat maka kalau pejawat tidak cuti yang menjadi tidak adil untuk
kami yang menantang pejawat,” ucap Yusril.
Dalam permohonannya, Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU
Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib
menjalani cuti. Padahal selaku pejabat publik, pemohon memiliki tanggung
jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program
unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.
Ahok sebagai pemohon berpendapat, seharusnya ketentuan dalam Pasal 70
ayat (3) UU Pilkada ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye merupakan
hak bagi pejawat yang bersifat opsional. Ahok lebih memilih untuk
menyelesaikan program unggulan DKI Jakarta serta membahas APBD DKI
Jakarta.
Baca juga; DPR RI: Ahok Tidak Memiliki Kedudukan Hukum
Ahok meminta MK untuk menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal
70 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat
dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional
dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. (*).
Sumber : Antara

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya