oleh

Yusril Yakin MA Tolak Keseluruhan Permohonan Paslon Capres 2019 Prabowo-Sandi

loading...

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kuasa hukum Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin yakin Mahkamah Agung (MA)
menolak permohonan kasasi kedua yang diajukan paslon Prabowo Subianto
dan Sandiaga S. Uno. Prabowo-Sandi embali mempermasalahkan pelanggaran
terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam penyelenggaraan Pilpres
2019.

Prabowo-Sandi mengajukan kasasi sekali lagi ke MA dan telah diregister
dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019. Perkara ini kini
sedang diperiksa MA yang tengah dalam proses menunggu tanggapan KPU dan
Bawaslu selaku Termohon.

loading...
Ketua tim kuasa hukum paslon Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra
mengatakan, pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan
seminggu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo dan
Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam pilpres.
Prabowo-Sandi memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.

Perkara tersebut sebelumnya telah diajukan ke Bawaslu oleh Ketua Badan
Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, tetapi lembaga
pengawas Pemilu itu menyatakan perkara pelanggaran administrasi TSM yang
diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi itu “tidak dapat diterima” (N.O. atau
niet ontvanklijk verklaard). Artinya, materi perkaranya tidak diperiksa
sama sekali oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat-syarat formil
yakni pemohon tidak menyertakan alat-alat bukti untuk mendukung
permohonannya. BPN kemudian mengajukan kasasi ke MA atas putusan N.O
Bawaslu tersebut.

MA dalam putusan kasasinya menguatkan putusan Bawaslu. MA kembali
menyatakan perkara tersebut “tidak dapat diterima” atau N.O. Namun MA
menambahan alasan penolakannya karena pemohon perkara yakni BPN yang
ditandatangani oleh Djoko Santoso tidak mempunyai “legal standing”
(alasan hukum) untuk mengajukan perkara. BPN menurut MA, bukan pihak
yang berkepentingan dengan pelanggaran administrasi TSM yang
disangkakan.

Pihak yang mempunyai “legal standing” atau yang berkepentingan menurut
MA adalah Prabowo-Sandi. Seharusnya merekalah yang mengajukan perkara
adalah paslon, bukan BPN.

Atas putusan kasasi MA tersebut, pengacara BPN kemudian mengganti
pemohon perkara. Kali ini permohonannya dilakukan langsung oleh
Prabowo-Sandi sebagai pihak yang mempunyai “legal standing”. Seperti
telah dikatakan, perkara itu kini sedang dalam proses meminta tanggapan
kepada KPU. Sementara Jokowi-Maruf, meskipun berkepentingan, sampai saat
ini tidak dimintai tanggapan oleh MA.

“Oleh sebab itu, kami bersikap pasif, namun aktif memantau perkembangan
perkara ini,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2019).
dok: Yusril (Tengah) Ketua Tim Kuasa Hukum Capres Jokowi
Yusril menilai, para Kuasa hukum Prabowo-Sandi telah salah melangkah
dalam menangani perkara ini. Ketika MA menyatakan N.O karena pemohonnya
tidak punya “legal standing”, maka permohonan ulang atas perkara ini
seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai “pengadilan” tingkat
pertama. Jika perkara ditolak Bawaslu, barulah mereka ajukan kasasi ke
MA.

Lagi pula, menurut Yusril, Prabowo-Sandi bukanlah pihak yang memohon
perkara ke Bawaslu dan sebelumnya mengajukan kasasi ke MA. Pemohon
perkara sebelumnya adalah Ketua BPN Djoko Santoso.

“Sangat aneh kalau tiba-tiba, pemohonnya diganti dengan Prabowo dan
Sandiaga tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya
sebelumnya tidak pernah berperkara,” tegas Yusril.

Yusril menilai ada kesalahan berpikir dalam menerapkan hukum acara yang
dilakukan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi. Dengan demikian, dia
berkeyakinan MA akan menyatakan N.O sekali lagi, atau menolak permohonan
ini seluruhnya.

Selain menyoroti prosedur kasasi seperti itu, Yusril juga mengemukakan
pandangan bahwa mengajukan kembali kasasi atas dugaan pelanggaran TSM ke
MA sebenarnya sudah tidak relevan. Perkara ini akan menjadi semacam “ne
bis in idem” atau nengadili kasus yang sama dengan termohon yang sama
dua kali.

Sebab, MK juga telah memeriksa permohonan yang intinya sama, yakni
dugaaan kecurangan dan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan pilpres.
Sebagaimana diketahui, MK telah menolak permohonan Prabowo-Sandi untuk
seluruhnya, karena tidak ada satupun dalil yang mereka bawa ke MK yang
dapat mereka buktikan.

“Putusan MK adalah final dan mengikat. Dengan diputuskannya perkara oleh
MK, maka Bawaslu dan MA harus dianggap sudah tidak berwenang lagi
menangani perkara yang sama. Seharusnya semua pihak menghormati putusan
MK dan tidak melakukan upaya hukum lain lagi, termasuk melakukan kasasi
ke MA,” tutup Yusril. [md]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed