 |
| Dok: Lumpur Lapindo |
Lapindo di Sidoarjo, Ir Djaja Laksana mengirimkan surat kepada Presiden
RI Jokowi. Surat itu berisi proposal penghentian lumpur dan permintaan
presentasi di depan presiden.
“Surat permintaan presentasi dan
proposal penghentian lumpur sudah saya serahkan di Kantor Kementerian
Sekretariat Negara RI pada 16 Maret 2017 kemarin,” kata Djaja Laksana
kepada wartawan di kediamannya, Jumat (17/3/2017).
Menurut Djaja,
solusi penghentian lumpur ini mengemuka kembali pasca Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dibubarkan oleh Presiden Jokowi
dan diganti Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) di bawah
Kementerian PUPR.
 |
| Ir Djaja Laksana |
lumpur. Ini karena kalau tidak dihentikan, area terdampak akan makin
meluas dan saya khawatir seperti bom waktu jika amblesan terjadi yang
maha dasyat. Tinggal menunggu waktu saja. Segera harus dihentikan dengan
model Bendungan Bernoulli,” jelasnya.
Dia menegaskan, lumpur
harus tetap dihentikan. Ini karena hingga saat ini debit lumpur yang
keluar dari pusat semburan sebesar 60 ribu meter kubik per hari.
“Sekarang
nggak terasa sudah 11 tahun, masak harus menunggu sampai 25 tahun.
Kalau lumpur dibuang ke Kali Porong juga membuat sedimentasi. Pemerintah
sebaiknya cepat menghentikan lumpur Sidoarjo. Biaya yang diperlukan
diperkirakan sekitar Rp 24,6 triliun,” tuturnya.
Tetapi jika
pemerintah sudah menyetujui teori Bendungan Bernoulli ini dan diterima
Presiden Jokowi untuk presentasi, dirinya akan meminta agar PPLS bisa
membantu memberikan data kondisi lumpur terbaru. “Ini untuk
memperkirakan biaya sebenarnya untuk menghentikan lumpur,” pungkasnya. [*]
